PURWOREJO – Pemerintah Kabupaten Purworejo mendorong percepatan pemutakhiran dan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai upaya memastikan data kesejahteraan masyarakat benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Langkah tersebut dilakukan menyusul masih ditemukannya sejumlah ketidaksesuaian data, mulai dari warga kurang mampu yang belum tercatat dalam kelompok kesejahteraan yang tepat hingga penerima bantuan sosial yang statusnya berubah akibat perubahan desil meski kondisi ekonominya belum membaik.

Melalui surat Bupati Purworejo tertanggal 15 September 2026, pemerintah desa dan kelurahan diminta aktif melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemutakhiran data DTSEN bersama Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Pemkab menilai peran desa sangat penting karena pemerintah desa merupakan pihak yang paling memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, berbagai ketidaksesuaian data yang ditemukan di lapangan diharapkan dapat segera diperbaiki melalui mekanisme yang telah disediakan.

Tiga Anomali Menjadi Perhatian

Dalam proses validasi ini, pemerintah daerah meminta desa dan kelurahan memberikan perhatian khusus terhadap tiga kelompok data.

Pertama, warga yang tercatat dalam DTSEN namun belum memiliki peringkat kesejahteraan atau masih berstatus desil "-", padahal berdasarkan kondisi riil termasuk kelompok masyarakat kurang mampu.

Kedua, keluarga penerima manfaat bantuan sosial yang menjadi nonaktif akibat perubahan desil, meskipun secara faktual masih memenuhi kriteria penerima bantuan.

Ketiga, adanya ketidaksesuaian antara posisi desil dengan kondisi ekonomi masyarakat. Misalnya, warga yang tergolong mampu tetapi masuk kelompok desil rendah, atau sebaliknya warga kurang mampu yang justru masuk kelompok desil tinggi.

Menurut pemerintah daerah sebagaimana disebutkan dalam surat Bupati, kondisi semacam ini perlu segera diperbaiki karena DTSEN menjadi basis utama dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, bantuan sosial, hingga program pemberdayaan masyarakat.

Musdes Menjadi Instrumen Verifikasi

Sebagai bagian dari proses pembaruan data, hasil pendataan anomali di tingkat desa akan dibahas melalui Musyawarah Desa (Musdes) atau Musyawarah Kelurahan (Muskel).

Forum tersebut diharapkan menjadi ruang verifikasi bersama agar data yang diusulkan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Hasil Musdes kemudian dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani kepala desa atau lurah sebelum diproses melalui aplikasi SIKS-NG.

Pemutakhiran DTSEN dapat dilakukan setiap bulan, sedangkan usulan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai/Sembako, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

Data Akurat Kunci Ketepatan Sasaran

Bagi Pemkab Purworejo, validasi DTSEN bukan sekadar kegiatan administratif. Akurasi data menjadi kunci agar berbagai program pemerintah dapat tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Pemerintah daerah berharap keterlibatan aktif pemerintah desa dan kelurahan dapat memperkecil kesenjangan antara data administrasi dan kondisi riil masyarakat. Dengan demikian, warga yang membutuhkan bantuan tidak terlewat, sementara potensi kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial dapat diminimalkan.

Di tengah semakin besarnya ketergantungan berbagai program pemerintah terhadap DTSEN, kualitas data menjadi faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan perlindungan sosial. Karena itu, perbaikan data melalui desa dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan negara hadir secara tepat bagi masyarakat yang membutuhkan.