JAKARTA — Teka-teki mengenai besaran gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) akhirnya menemukan titik terang. Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada Rabu, 23 September 2026 sebagaimana disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman dalam keterangan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Perpres tersebut tidak menetapkan satu angka gaji yang berlaku seragam bagi seluruh manajer KDMP. Pemerintah menggunakan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sesuai wilayah penugasan sebagai dasar penghasilan, ditambah tunjangan.

Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 51. Sumber daya manusia KDMP diberikan gaji sebesar UMK sesuai wilayah penugasan dan tunjangan. Selain itu, mereka dapat memperoleh fasilitas lain. Komponen dan besaran penghasilan ditentukan oleh Agrinas Pangan berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan.

UMK Jadi Patokan Gaji Manajer

Konsekuensinya cukup jelas. Besaran gaji dasar manajer KDMP akan berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya.Jika seorang manajer ditugaskan di daerah dengan UMK tinggi, gaji dasarnya akan lebih besar dibandingkan manajer yang ditempatkan di daerah dengan  UMK lebih rendah.

Pada 2026, UMK tertinggi di Indonesia berada di Kota Bekasi, Jawa Barat, sebesar Rp5.999.443 per bulan. Sementara itu, UMK terendah berada di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, sebesar Rp2.327.813,08 per bulan.

Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp3,67 juta per bulan antara UMK tertinggi dan terendah di Indonesia. Rentang tersebut memberikan gambaran bahwa gaji dasar manajer KDMP secara otomatis dapat berbeda cukup jauh apabila mereka ditempatkan di wilayah dengan tingkat UMK yang berbeda.

Bagaimana dengan Jawa Tengah?

Jawa Tengah menjadi menarik karena sekaligus memiliki wilayah dengan UMK terendah di Indonesia. Kabupaten Banjarnegara memiliki UMK 2026 sebesar Rp2.327.813,08, menjadikannya yang terendah secara nasional. Sedangkan di tingkat Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki UMK tertinggi, yakni Rp3.701.709 per bulan.

Dengan demikian, rentang UMK di Jawa Tengah pada 2026 cukup lebar, dari Rp2,327 juta hingga Rp3,702 juta.

Lalu Berapa untuk Manajer KDMP di Purworejo?

Bagi Kabupaten Purworejo, angka yang menjadi acuan juga sudah tersedia. UMK Kabupaten Purworejo 2026 ditetapkan sebesar Rp2.401.961,91 per bulan. Angka ini tercantum dalam daftar UMK Jawa Tengah 2026 yang ditetapkan melalui keputusan gubernur.

Artinya, jika seorang manajer KDMP ditugaskan di wilayah Kabupaten Purworejo, termasuk di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, maka UMK Purworejo menjadi dasar gaji sesuai ketentuan Perpres. Dengan kata lain, gaji dasar manajer KDMP di Purworejo adalah Rp2.401.961,91 per bulan, sebelum memperhitungkan tunjangan dan fasilitas lainnya.

Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan UMK Banjarnegara, tetapi masih jauh di bawah UMK Kota Bekasi sebagai yang tertinggi secara nasional.

Bukan Rp16 Juta

Ketentuan Perpres ini juga memberikan gambaran lebih jelas terhadap berbagai angka gaji manajer KDMP yang sebelumnya beredar. Tidak ada ketentuan dalam Pasal 51 yang menetapkan gaji dasar manajer KDMP sebesar Rp8 juta atau Rp16 juta secara nasional. Formula yang ditetapkan adalah UMK sesuai wilayah penugasan ditambah tunjangan.

Karena itu, angka UMK merupakan titik awal untuk menghitung penghasilan manajer. Total penghasilan dapat lebih besar setelah memasukkan tunjangan dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan ketentuan lebih lanjut.

Agrinas Menentukan Komponen Penghasilan

Perpres juga memberikan peran kepada Agrinas Pangan Nusantara dalam penempatan manajer KDMP. Manajer ditempatkan sebagai tenaga kerja kontrak waktu tertentu. Masa penugasannya adalah dua tahun sejak pengangkatan.

Dalam periode tersebut, manajer bertugas melakukan pengelolaan dan pengembangan usaha koperasi. Mereka juga harus menyusun laporan pengelolaan dan pengembangan usaha secara berkala kepada Agrinas Pangan serta pengurus dan pengawas koperasi.

Yang menarik, Perpres tidak hanya menyebut gaji.

Regulasi tersebut juga mengatur bahwa Agrinas Pangan menentukan komponen dan besaran penghasilan berdasarkan persetujuan Menteri yang menangani keuangan negara.

Artinya, masih ada komponen penghasilan di luar UMK yang perlu ditunggu pengaturannya.

Dua Tahun Masa Transisi

Masa dua tahun juga menjadi bagian penting dalam desain pengelolaan KDMP. Pemerintah menugaskan Agrinas Pangan melakukan operasionalisasi KDMP selama dua tahun sampai dilakukan serah terima pengelolaan kepada koperasi.

Selama masa tersebut, harus dipastikan tersedia SDM yang mampu menjalankan usaha, sistem pengelolaan yang memadai, kesinambungan operasional serta kesiapan koperasi untuk menerima pengelolaan secara mandiri.

Dengan demikian, manajer bukan sekadar orang yang bertugas menjaga gerai tetap buka. Ia berada di tengah proses transisi dari pengelolaan awal menuju koperasi yang diharapkan mampu berdiri sendiri.

Persoalan Berikutnya: Mampukah KDMP Membayar?

Setelah besaran gaji manajer menjadi lebih jelas, persoalan berikutnya justru berada di sisi bisnis. Sebuah KDMP membutuhkan lebih dari sekadar gerai, gudang dan seorang manajer. Ada biaya tenaga kerja, listrik, logistik, administrasi, pemeliharaan, pengadaan barang dan biaya operasional lainnya.

Karena itu, kemampuan KDMP menghasilkan omzet, margin dan surplus usaha akan menjadi sangat penting. Terlebih, setelah masa penugasan dua tahun berakhir, koperasi harus memiliki kemampuan untuk melanjutkan pengelolaan secara berkelanjutan.

Apakah KDMP mampu menghasilkan bisnis yang cukup sehat untuk membiayai manajemen dan operasionalnya setelah masa transisi dua tahun berakhir?

Sebab pada akhirnya, keberhasilan KDMP tidak hanya akan diukur dari berapa banyak gerai yang berdiri dan berapa banyak manajer yang ditempatkan.

Yang akan diuji adalah “apakah koperasi tersebut mampu menghasilkan keuntungan dan bertahan sebagai bisnis milik masyarakat desa.?