Setiap kali bantuan sosial (bansos) dibagikan, satu pertanyaan hampir selalu muncul di tengah masyarakat: “Mengapa saya tidak menerima bantuan, padahal saya merasa lebih membutuhkan?”

Tidak jarang, pertanyaan tersebut kemudian diarahkan kepada pemerintah desa.

Desa dianggap sebagai pihak yang menentukan siapa yang mendapat bantuan dan siapa yang tidak. Akibatnya, ketika terdapat warga yang tidak menerima bansos, pemerintah desa kerap dituding tidak mengusulkan, pilih kasih, atau bahkan sengaja mengabaikan warganya.

Padahal, persoalannya tidak sesederhana itu.

Dalam sistem penyaluran bansos yang menggunakan data pemerintah pusat, pemerintah desa tidak memiliki kewenangan mutlak untuk menentukan siapa yang menerima bantuan.

Desa Mengetahui Kondisi Warga, Tapi Bukan Penentu Akhir

Pemerintah desa memamg memiliki posisi yang sangat strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat.

Perubahan kondisi ekonomi warga dapat diketahui dari kehidupan sehari-hari. Ada keluarga yang kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan pendapatan, memiliki anggota keluarga sakit atau lanjut usia, maupun mengalami berbagai persoalan yang menyebabkan kondisi ekonominya berubah.

Sebaliknya, ada pula keluarga yang kondisinya sudah membaik tetapi masih tercatat dalam data penerima bantuan.

Kondisi seperti inilah yang membuat pemutakhiran data menjadi sangat penting.

Namun, mengetahui kondisi warga tidak otomatis membuat pemerintah desa dapat mengubah daftar penerima bansos.

Untuk program bantuan sosial pemerintah pusat yang menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terdapat mekanisme pengusulan, pemutakhiran, verifikasi, dan penetapan yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan.

Desa menjadi bagian  dari proses tersebut, tetapi bukan satu-satunya pihak yang menentukan hasil akhirnya.

Desa Bisa Mengusulkan, Tetapi Belum Tentu Langsung Disetujui

Inilah bagian yang sering tidak diketahui masyarakat.

Ketika pemerintah desa menemukan adanya warga yang kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data, desa dapat menyampaikan usulan pembaruan melalui mekanisme yang tersedia.

Begitu pula apabila terdapat warga yang sudah tidak memenuhi kondisi sebagai penerima bantuan.

Namun, usulan bukanlah keputusan akhir.

Setelah usulan disampaikan, terdapat proses pengolahan dan verifikasi data sesuai mekanisme pemerintah. Dengan demikian, perubahan nama dalam data penerima bantuan tidak serta-merta terjadi pada saat pemerintah desa menyampaikan usulan.

Di lapangan, kondisi seperti ini dapat menimbulkan kesalahpahaman.

Warga bertanya, “Mengapa saya sudah diusulkan desa tetapi belum menerima?”

Pada saat yang sama, pemerintah desa juga dapat berada dalam posisi sulit karena secara faktual telah menyampaikan usulan, tetapi perubahan tersebut belum tercermin dalam daftar penerima bantuan.

Di sinilah pentingnya masyarakat memahami perbedaan antara pengusulan data dan penetapan penerima bantuan.

Ketika Kondisi Lapangan Berbeda dengan Data

Persoalan terbesar dalam bantuan sosial sebenarnya bukan hanya siapa yang menerima, tetapi seberapa mutakhir data yang digunakan untuk menentukan penerima.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah jauh lebih cepat dibandingkan siklus pembaruan data.

Seseorang yang hari ini memiliki pekerjaan dapat kehilangan pekerjaannya beberapa bulan kemudian.

Keluarga yang sebelumnya tergolong mampu dapat mengalami musibah ekonomi.

Sebaliknya, penerima bantuan yang sebelumnya miskin dapat mengalami peningkatan kesejahteraan.

Karena itu, data sosial ekonomi idealnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang permanen.

Pemerintah melalui DTSEN telah menempatkan data sebagai fondasi dalam pelaksanaan berbagai kebijakan sosial dan ekonomi. Pemutakhiran data juga menjadi bagian penting agar kebijakan dapat semakin tepat sasaran.

Namun, ketepatan data membutuhkan partisipasi semua pihak.

Desa tidak mungkin bekerja sendirian. Desa bukan “penentu tunggal”

Ketika seorang warga tidak menerima bansos, pertanyaan pertama yang seharusnya bukan:

“Mengapa desa tidak memberi bantuan?”

Melainkan:

“Bantuan apa yang dimaksud, data apa yang digunakan, dan siapa yang memiliki kewenangan menetapkan penerimanya?”

Pertanyaan tersebut penting karena setiap program memiliki aturan dan mekanisme yang berbeda.

Untuk bansos pemerintah pusat, desa memiliki peran dalam pemutakhiran dan pengusulan data, tetapi penetapan penerima mengikuti mekanisme program pemerintah yang bersangkutan.

Sementara untuk program yang memang menjadi kewenangan desa, seperti BLT Desa, mekanismenya berbeda. Ada proses Musyawarah Desa dan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mencampuradukkan kedua mekanisme tersebut justru dapat menimbulkan kesalahpahaman.

Desa Tidak Lepas Tangan

Memahami keterbatasan kewenangan bukan berarti pemerintah desa dapat lepas tangan.

Justru karena desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, desa memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk membantu memastikan bahwa perubahan kondisi masyarakat dapat tersampaikan melalui mekanisme pemutakhiran data yang tersedia.

Jika terdapat warga miskin yang belum tercermin dalam data, pemerintah desa semestinya membantu masyarakat memahami jalur pengusulan.

Jika terdapat data yang sudah tidak sesuai, desa juga dapat menyampaikan pembaruan sesuai prosedur.

Namun, pemerintah desa juga perlu menjelaskan kepada masyarakat bahwa desa tidak dapat menjanjikan bahwa setiap usulan pasti berujung pada penerimaan bansos.

Sebab, kewenangan desa berhenti pada batas yang telah ditentukan oleh regulasi dan sistem penetapan program.

Jangan Bebani Desa dengan Kewenangan yang Tidak Dimilikinya

Pada akhirnya, persoalan bansos membutuhkan cara pandang yang lebih objektif.

Masyarakat berhak mendapatkan bantuan apabila memenuhi persyaratan program.

Pemerintah desa berkewajiban membantu menyampaikan kondisi masyarakat melalui mekanisme yang tersedia.

Pemerintah daerah memiliki peran dalam koordinasi dan verifikasi sesuai kewenangannya.

Sementara pemerintah pusat dan kementerian/lembaga terkait memiliki kewenangan dalam pengelolaan data dan pelaksanaan program sesuai aturan masing-masing.

Semua memiliki peran, tetapi tidak semua memiliki kewenangan yang sama.

Karena itu, ketika desa sudah mengusulkan pembaruan tetapi data belum berubah, persoalannya tidak otomatis berarti desa tidak bekerja.

Sebaliknya, ketika data tidak sesuai dengan kondisi nyata, pemerintah desa juga tidak boleh berhenti hanya dengan mengatakan, “Itu kewenangan pemerintah pusat.”

Di antara dua posisi tersebut terdapat tanggung jawab bersama: memastikan data terus diperbarui dan kondisi masyarakat benar-benar terwakili dalam sistem perlindungan sosial.

Sebab pada akhirnya, bansos bukan sekadar persoalan siapa yang menerima dan siapa yang tidak.

Bansos adalah instrumen negara untuk melindungi masyarakat yang membutuhkan.

Dan agar perlindungan tersebut tepat sasaran, yang pertama-tama harus tepat adalah datanya.