Dalam beberapa waktu terakhir, banyak kepala desa (kades) mengaku resah. Bukan hanya karena pemotongan anggaran  dan regulasi yang cepat berubah atau beratnya beban kerja, melainkan oleh narasi di media sosial yang kian sering menyudutkan mereka. Dari tudingan korupsi, dianggap tidak becus bekerja, hingga generalisasi seolah seluruh kades bermasalah, semua berseliweran tanpa jeda di linimasa.

Fenomena ini bukan hanya menyakitkan secara personal, tetapi juga berbahaya bagi kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.

Kita tahu bahwa media sosial bekerja dengan logika viral, bukan verifikasi. Konten bernada emosi, marah, sinis, dan provokatif, akan lebih cepat menyebar ketimbang klarifikasi yang tenang dan berbasis data. Akibatnya, satu kasus di satu desa bisa menjelma menjadi vonis massal terhadap ribuan kades di seluruh Indonesia.

Kasus korupsi di satu desa digeneralisir menjadi tabiat semua Kepala Desa. Gaya hidup satu orang Kades yang di luar kewajaran, dianggap menjadi gaya hidup semua Kades lainnya. Bahkan demo menuntut pencabutan PMK 81 dimaknai keresahan Kades yang tidak bisa korupsi. Tidak sedikit narasi itu dibumbui dengan video editan atau buatan AI yang sangat menyakitkan dan jauh dari kenyataan. 

Lalu, bagaimana seharusnya Kades menyikapinya? Begini saran dari Krandegan. Id :

1. Diam Bukan Solusi, Emosi Juga Bukan Jawaban. Menghadapi narasi menyudutkan, kades sering terjebak pada dua pilihan ekstrem : diam total atau bereaksi emosional. Keduanya sama-sama berisiko. Diam terlalu lama membuat stigma dianggap benar. Bereaksi keras justru memperkuat tudingan antikritik. Yang dibutuhkan adalah respon terukur: tenang, terbuka, dan berbasis fakta.
2. Bangun Narasi Tandingan Berbasis Data dan Tranasparansi. Kepala desa perlu mengambil kembali ruang narasi dengan cara yang elegan dan akuntabel, antara lain : menyajikan APBDes secara sederhana dan mudah dipahami, menjelaskan regulasi penggunaan Dana Desa dengan bahasa awam, mengabarkan progres pembangunan secara berkala. Ini bukan untuk membela diri, melainkan meluruskan informasi agar publik tidak terus digiring pada kesimpulan keliru. Jika Media sosial ibarat serangan udara yang mematikan, maka membangun ikatan yang baik dan kuat dengan warga dan pihak terkait lainnya ibarat menguatkan pertahanan di darat dan melawan serangan udara yang ada. Transparansi yang Hidup, Bukan Sekadar Formalitas. Transparansi sejati tidak berhenti pada baliho APBDes atau unggahan laporan PDF. Transparansi harus hidup dalam dialog musyawarah desa yang terbuka, forum tanya jawab warga, dan kesediaan menjawab kritik secara jujur. Semakin terbuka desa, semakin sempit ruang bagi fitnah dan prasangka.
3. Lawan Stigma dengan Gerakan Kolektif. Serangan narasi di media sosial bukan masalah personal satu-dua kades. Ini adalah masalah sistemik desa. Karena itu, jawabannya pun harus kolektif. Bangun suara bersama antar kepala desa, edukasi publik secara serentak, keluarkan pernyataan sikap yang rasional dan bermartabat dari organisasi yang ada. Ketika desa berbicara bersama, narasinya berubah : bukan “kades melawan netizen”, melainkan desa menjelaskan realitasnya.
4. Literasi Digital, Investasi Jangka Panjang. Masyarakat desa juga perlu dibekali literasi digital agar tidak mudah termakan hoaks, tidak ikut menyebarkan stigma, dan lebih kritis memilah informasi. Media sosial bukan musuh desa. Yang berbahaya adalah ketidaksiapan mengelolanya.

Kepala desa bukan antikritik. Kritik adalah bagian dari demokrasi. Namun desa berhak menolak ftnahe, generalisasin, dan penghakiman tanpa data. 

Di tengah hiruk-pikuk media sosial, satu hal harus ditunjukkan bahwa kepala desa bekerja nyata, bukan sekadar narasi tanpa realita.