Demokrasi tidak hanya berbicara tentang kebebasan memilih. Demokrasi juga harus mampu melahirkan pemerintahan yang efektif, memberikan kepastian hukum, dan menjamin keberlangsungan pelayanan publik. Ketika salah satu tujuan tersebut tidak tercapai, sudah saatnya sebuah kebijakan dievaluasi.

Pemikiran itu menjadi relevan untuk melihat pengaturan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dengan calon tunggal melawan kotak kosong sebagaimana diakomodasi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Tidak ada yang keliru dengan prinsip bahwa rakyat harus tetap diberi pilihan meskipun hanya terdapat satu calon kepala desa. Kehadiran kotak kosong merupakan simbol bahwa kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Seorang calon tunggal tidak boleh memperoleh jabatan hanya karena tidak memiliki pesaing. Ia tetap harus mendapatkan mandat melalui pemungutan suara.

Prinsip tersebut layak diapresiasi karena menjaga nilai dasar demokrasi.

Namun, demokrasi tidak cukup berhenti pada simbol. Demokrasi juga harus dinilai dari kemampuannya menghasilkan pemerintahan yang bekerja.

Di sinilah letak persoalannya.

Apabila kotak kosong memperoleh suara lebih banyak daripada calon tunggal, Pilkades tidak menghasilkan kepala desa definitif. Desa harus kembali memasuki proses sesuai ketentuan yang berlaku hingga akhirnya memperoleh kepala desa terpilih. Artinya, seluruh energi yang telah dikeluarkan belum mencapai tujuan utama penyelenggaraan Pilkades.

Konsekuensinya tidak sederhana.

Pilkades bukan sekadar kegiatan satu hari di tempat pemungutan suara. Sebelum masyarakat memberikan hak pilihnya, terdapat rangkaian tahapan yang panjang: pembentukan panitia, penyusunan daftar pemilih, sosialisasi, pendaftaran bakal calon, penelitian persyaratan, kampanye, pengadaan logistik, distribusi perlengkapan, pengamanan, hingga pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan hasil. Semua tahapan tersebut membutuhkan anggaran, tenaga, waktu, dan konsentrasi banyak pihak.

Apabila pada akhirnya kotak kosong yang menang, maka seluruh proses tersebut tidak menghasilkan kepala desa definitif. Desa harus menunggu kembali. Pemerintah daerah harus menyiapkan tahapan lanjutan. Anggaran kembali dikeluarkan. Aparatur kembali bekerja. Masyarakat kembali diajak mengikuti proses politik yang sama.

Pertanyaannya, apakah mekanisme seperti ini sudah memenuhi asas efektivitas penyelenggaraan pemerintahan?

Pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengurangi hak demokratis masyarakat. Justru sebaliknya, evaluasi diperlukan agar demokrasi tidak hanya benar secara prosedural, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

UU Nomor 3 Tahun 2024 lahir dengan semangat memperkuat desa. Masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi delapan tahun agar pembangunan desa memiliki kesinambungan yang lebih baik. Pemerintah juga menginginkan tata kelola desa yang semakin profesional, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik secara optimal.

Semangat itu seharusnya menjadi dasar dalam menilai setiap mekanisme penyelenggaraan Pilkades.

Jika sebuah mekanisme berpotensi memperpanjang kekosongan kepemimpinan definitif, meningkatkan biaya penyelenggaraan, dan memperlambat proses pembangunan desa, maka wajar apabila muncul pertanyaan mengenai efektivitasnya.

Dalam praktik pemerintahan, desa yang belum memiliki kepala desa definitif umumnya dipimpin oleh pejabat sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun roda pemerintahan tetap berjalan, penjabat kepala desa pada dasarnya menjalankan mandat yang bersifat transisional. Ruang geraknya dalam mengambil kebijakan strategis sering kali lebih terbatas dibanding kepala desa definitif. Akibatnya, sejumlah agenda pembangunan jangka panjang dapat tertunda hingga terpilihnya kepala desa yang memperoleh mandat penuh dari masyarakat.

Di sisi lain, fenomena calon tunggal sendiri sebenarnya patut dibaca secara lebih objektif. Tidak selalu berarti demokrasi sedang melemah. Di banyak desa, calon tunggal justru muncul karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap seorang pemimpin sangat tinggi. Kepala desa yang dinilai berhasil membangun desa sering kali tidak memiliki pesaing karena tokoh lain memilih tidak mencalonkan diri.

Namun, kondisi itu tidak boleh membuat proses demokrasi kehilangan daya saing. Demokrasi yang sehat tetap membutuhkan ruang bagi lahirnya gagasan baru, regenerasi kepemimpinan, dan kompetisi yang sehat. Desa membutuhkan pemimpin yang berkualitas, tetapi desa juga membutuhkan sistem yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin baru.

Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya mengatur mekanisme ketika calon tunggal terjadi. Yang jauh lebih penting adalah membangun ekosistem yang mendorong lahirnya lebih banyak kader kepemimpinan desa. Pendidikan politik masyarakat, pembinaan generasi muda, penguatan kapasitas perangkat desa, hingga peningkatan kualitas kelembagaan desa harus menjadi bagian dari agenda besar pembangunan desa.

Di sisi lain, evaluasi terhadap mekanisme calon tunggal juga layak dipertimbangkan. Bukan untuk menghilangkan hak masyarakat memilih kotak kosong, melainkan untuk memastikan bahwa demokrasi berjalan selaras dengan prinsip efektivitas pemerintahan. Regulasi yang baik adalah regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak politik warga negara dan kepastian penyelenggaraan pemerintahan.

Demokrasi memang memiliki biaya. Tidak ada demokrasi yang benar-benar murah. Namun biaya demokrasi harus menghasilkan manfaat yang sepadan. Ketika seluruh proses telah dilalui tetapi desa tetap belum memperoleh kepala desa definitif, maka pertanyaan mengenai efektivitas sistem menjadi sesuatu yang sah untuk diajukan.

Pada akhirnya, tujuan Pilkades bukan sekadar melaksanakan pemungutan suara. Tujuan utamanya adalah menghadirkan kepala desa yang memperoleh legitimasi rakyat sekaligus memastikan pemerintahan desa berjalan efektif, pembangunan tidak terhambat, dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Karena itu, sudah saatnya mekanisme Pilkades dengan calon tunggal melawan kotak kosong tidak hanya dilihat dari perspektif demokrasi prosedural, tetapi juga ditimbang dari perspektif efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Demokrasi yang matang adalah demokrasi yang tidak hanya memberi rakyat hak untuk memilih, tetapi juga mampu memastikan bahwa pilihan tersebut menghadirkan kepastian, kemanfaatan, dan kemajuan bagi desa.