JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan uji materi yang diajukan tiga perangkat desa terkait aturan pencalonan kepala desa tidak dapat diterima. Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 261/PUU-XXIV/2026 yang digelar pada Kamis (30/7/2026).

Permohonan diajukan oleh tiga perangkat desa, yakni Sukarno, Matori, dan M. Faizin. Mereka mempersoalkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Desa yang menjadi dasar pengaturan tata cara pemilihan kepala desa melalui Peraturan Pemerintah.

Dalam pertimbangannya, Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelaskan bahwa permohonan para pemohon tidak memenuhi persyaratan formil. Menurut Mahkamah, para pemohon gagal menguraikan secara jelas alasan mengapa Pasal 31 ayat (3) UU Desa dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, MK menemukan sejumlah kekeliruan mendasar dalam penyusunan permohonan. Salah satunya adalah kesalahan mencantumkan objek undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Dalam permohonannya, para pemohon menulis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, padahal undang-undang tersebut tidak mengatur pemilihan kepala desa, melainkan mengenai pengesahan kerja sama pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok.

Mahkamah juga menilai kesalahan tersebut dilakukan berulang kali sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai objek pengujian. Bahkan apabila yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyebutannya tetap tidak tepat. MK juga mencatat adanya pencampuran antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang dengan kewenangan Mahkamah Agung yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Sebelumnya, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar pada 14 Juli 2026, para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan turunan dari Pasal 31 ayat (3) UU Desa, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, menimbulkan perlakuan yang tidak setara terhadap perangkat desa yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Menurut mereka, perangkat desa diwajibkan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa. Sementara itu, kepala desa petahana maupun aparatur sipil negara (ASN) hanya diwajibkan mengambil cuti selama mengikuti tahapan pemilihan. Perbedaan perlakuan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum.

Atas dasar itu, para pemohon meminta MK memberikan penafsiran konstitusional agar perangkat desa yang maju sebagai calon kepala desa memperoleh perlakuan yang sama dengan kepala desa petahana maupun ASN, yakni cukup menjalani cuti tanpa harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Namun demikian, karena permohonan dinilai mengandung berbagai cacat formil dan tidak memenuhi ketentuan penyusunan permohonan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan Nomor 261/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima. Dengan putusan tersebut, ketentuan yang mewajibkan perangkat desa mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa tetap berlaku, kecuali terdapat perubahan regulasi di kemudian hari.