Kisah Kades Inspiratif : Eko Mulyadi

Selama bertahun-tahun, Desa Karangpatihan di Ponorogo hidup dengan sebuah label yang tak pernah mereka minta: Desa Idiot. Julukan itu lahir dari kemiskinan, keterbatasan gizi, dan absennya negara di masa lalu. Hingga suatu hari, kepemimpinan desa memilih berhenti berdamai dengan stigma dan mulai membenahi luka yang telah lama menganga.

Julukan tersebut merujuk pada tingginya jumlah warga penyandang disabilitas intelektual (tunagrahita) yang tinggal di Karangpatihan yang sempat menyentuh angka ratusan orang. Alih-alih menghadirkan empati, label itu justru menyederhanakan persoalan kompleks menjadi ejekan kolektif. Desa pun dikenal bukan karena potensi, melainkan karena stigma.

Memahami Masalah, Bukan Menyangkalnya

Perubahan arah Karangpatihan tak lepas dari peran Kepala Desa, Eko Mulyadi. Sejak awal menjabat di tahun 2013, Eko yang menamatkan pendidikan pascasarjananya di Universitas Negeri Surabaya ini tidak memilih jalan mudah untuk menyangkal kenyataan atau menutup-nutupi persoalan. Ia justru memulai dari satu kesadaran penting: masalah tunagrahita di desanya bukan aib, melainkan dampak panjang dari kemiskinan struktural, gizi buruk di masa lalu, keterbatasan layanan kesehatan, serta minimnya intervensi negara pada periode sebelumnya.

Dengan pemahaman itu, kebijakan desa diarahkan bukan untuk menghapus jejak masalah, melainkan memastikan masalah tersebut ditangani secara manusiawi dan berkelanjutan.

"Tunagrahita tidak bisa disembuhkan, yg kami lakukan adalah membuat mereka produktif, dan diterima oleh semua kalangan. Kami juga berusaha memutus mata rantainya. Mereka Kami nikahkan sesama tunagrahita, dan kuasa Tuhan, alhamdulillah, anak-anaknya normal dan cerdas," kata Eko menjelaskan saat diwawancarai Krandegan.id

Mengubah Iba Menjadi Berdaya

Langkah penting yang diambil Eko Mulyadi adalah mengubah cara pandang desa terhadap warganya sendiri. Penyandang tunagrahita tidak lagi diposisikan semata sebagai objek bantuan sosial, melainkan sebagai warga desa yang tetap memiliki potensi—sekecil apa pun—yang bisa diberdayakan.

Pemerintah desa kemudian mengembangkan berbagai program berbasis kemampuan warga. Sebagian dilibatkan dalam beternak kambing, budidaya lele, pembuatan keset, hingga pekerjaan pertanian ringan. Beberapa program unggulannya adalah beasiswa Karangpatihan smart, Santunan Rawat Inap Rakyat Desa, pemberdayaan ekonomi dengan konsep Catur Karsa, pembangunan rumah tidak layak huni, dan infrastruktur lainnya. Pendekatannya tidak ambisius, tetapi realistis dan konsisten.

Hasilnya memang tidak spektakuler secara ekonomi. Namun perubahan terpenting justru terjadi pada aspek psikologis dan sosial: warga merasa diakui, dipercaya, dan dilibatkan. Rasa percaya diri perlahan tumbuh, begitu pula penerimaan sosial dari lingkungan sekitar.

"Saya terjun mengurus para tunagrahita ini sejak tahun 2002 saat kelas dua SMA. Saat itu ada ratusan penderita. Alhamdulillah, saat ini sudah berkurang menjadi 98 orang dari sekitar 6000 jiwa penduduk" jelas Eko yang aktif sebagai Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Kepala Desa Indonesia (AKSI) ini. 

Desa yang Aktif Berkolaborasi Mencari Solusi

Di bawah kepemimpinan Eko, Karangpatihan juga tidak menunggu belas kasih dari luar. Desa aktif membuka jejaring dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas sosial, swasta, dan relawan. Pendataan warga penyandang disabilitas diperbaiki, akses terhadap jaminan sosial diperjuangkan, serta edukasi kesehatan dan gizi mulai diperkuat agar persoalan serupa tidak terulang pada generasi berikutnya.

Desa yang dulu “disembunyikan” kini justru dibuka sebagai ruang belajar bersama. Karangpatihan kerap menjadi tujuan studi banding, bukan karena sensasi julukannya, melainkan karena keberanian desa menghadapi masalah secara terbuka.

Atas kerja kerasnya, Eko banyak mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari berbagai pihak, di antaranya: Pemenang Kick Andy Hero Metro TV, Pemenang Danamon Social Entrepreneur Award, Penerima Penghargaan Ikon Prestasi Pancasila dari BPIP, nominator SCTV Award, dan Penghargaan Kampung Proklim Kategori Utama dari Kementerian Lingkungan Hidup. 

Yang tak kalah penting, Eko Mulyadi secara konsisten menolak penggunaan istilah “Desa Idiot”. Ia memilih narasi yang lebih beradab: desa dengan warga penyandang disabilitas intelektual yang membutuhkan dukungan, bukan cemoohan.

Hari ini, Karangpatihan memang belum sepenuhnya lepas dari tantangan. Jumlah warga tunagrahita masih ada, keterbatasan ekonomi masih dirasakan. Namun satu hal berubah secara mendasar: cara desa memandang dirinya sendiri dan cara publik memandang Karangpatihan.

Julukan lama perlahan ditinggalkan. Yang muncul adalah citra desa yang berdaya, jujur pada persoalan, dan serius mencari jalan keluar. Karangpatihan tak lagi dikenal karena stigma, melainkan karena upaya membangun martabat warganya dari titik paling dasar.

Kisah Karangpatihan mengingatkan bahwa pembangunan desa tidak selalu dimulai dari beton dan aspal. Dalam banyak kasus, pembangunan paling penting justru menyangkut pemulihan martabat manusia.

Melalui kepemimpinan yang empatik dan keberpihakan yang nyata, Eko Mulyadi menunjukkan bahwa desa mampu membenahi dirinya sendiri. Pelan, tanpa sorak-sorai, tetapi bermakna.

Dari Karangpatihan, kita belajar satu hal penting: tidak ada desa yang bodoh. Yang ada hanyalah desa yang terlalu lama dibiarkan berjuang sendirian.