Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat. Alasan klasik pun kembali dikemukakan: efisiensi anggaran. Pilkada langsung dianggap terlalu mahal, melelahkan, dan sarat konflik. Namun, di balik dalih efisiensi itu, publik justru mencium aroma kemunduran demokrasi.

Penolakan pun menguat, terutama dari kelas menengah dan kelompok masyarakat sipil. Bagi mereka, menyerahkan pemilihan kepala daerah kepada DPRD sama saja dengan menarik kembali hak rakyat yang telah diperjuangkan sejak reformasi. Demokrasi dikhawatirkan kembali menjadi urusan elite, bukan kehendak warga.

Di tengah tarik-menarik itulah, muncul sebuah gagasan alternatif yang terdengar tidak lazim, bahkan terkesan aneh, namun layak didiskusikan secara serius: kepala daerah dipilih oleh kepala desa.

Jalan Tengah yang Tidak Terfikirkan

Gagasan ini menarik karena berada di tengah dua kutub ekstrem: demokrasi langsung yang mahal, dan demokrasi perwakilan ala DPRD yang elitis. Kepala desa berada di posisi unik—mereka bukan elite pusat, tetapi juga bukan warga biasa.

Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkades. Mereka memiliki legitimasi politik yang sah, sekaligus kedekatan sosial yang kuat dengan masyarakat. Dalam banyak hal, kepala desa justru menjadi wajah negara yang paling nyata di mata warga.

Jika kepala daerah dipilih oleh kepala desa, maka sesungguhnya yang bekerja adalah mekanisme demokrasi berlapis: rakyat memilih kepala desa, lalu kepala desa mewakili aspirasi rakyat dalam memilih pemimpin daerah.

Lebih Membumi, Lebih Representatif

Berbeda dengan DPRD yang jumlahnya terbatas dan sarat kepentingan partai, jumlah kepala desa jauh lebih banyak dan tersebar hingga ke pelosok. Di satu kabupaten bisa terdapat ratusan desa dengan latar sosial yang beragam.

Ini berarti suara yang muncul akan lebih beragam, lebih membumi, dan tidak terkonsentrasi pada segelintir elite politik. Kepala desa hidup bersama persoalan nyata: jalan rusak, sawah kekeringan, warga miskin, layanan kesehatan terbatas. Mereka tidak hanya membaca laporan, tetapi mengalami langsung.

Dalam konteks ini, pilihan mereka terhadap calon kepala daerah berpotensi lebih rasional dan berbasis kebutuhan riil, bukan sekadar kompromi politik.

Cermin dari Sistem Noken

Model ini juga mengingatkan pada sistem noken di Papua, di mana masyarakat mempercayakan hak pilihnya kepada tokoh adat. Esensinya bukan pada prosedur teknis, melainkan pada kepercayaan kolektif terhadap pemimpin lokal.

Demokrasi tidak selalu harus seragam. Dalam negara yang majemuk seperti Indonesia, variasi model demokrasi justru bisa menjadi kekuatan, selama substansinya tetap menjaga kedaulatan rakyat.

Resiko yang Harus Diperhatikan

Namun, gagasan ini bukan tanpa bahaya. Jika tidak diatur dengan ketat, pemilihan oleh kepala desa justru bisa melahirkan oligarki baru di tingkat lokal. Kepala desa bisa menjadi sasaran lobi, tekanan politik, bahkan transaksi kekuasaan.

Karena itu, jika wacana ini hendak dipertimbangkan, prasyaratnya harus tegas: transparansi penuh, pengawasan publik yang kuat, larangan konflik kepentingan, serta sanksi hukum yang jelas. Tanpa itu, gagasan ini hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.

Wacana pemilihan kepala daerah oleh kepala desa sejatinya membuka pertanyaan mendasar: demokrasi seperti apa yang ingin kita bangun? Demokrasi yang murah tapi elitis, atau demokrasi yang partisipatif namun berbiaya tinggi?

Mungkin jawabannya bukan memilih salah satu secara ekstrem, melainkan berani mencari jalan tengah yang lebih kontekstual dengan realitas Indonesia. Dan dalam pencarian itu, peran desa—sebagai fondasi republik—tidak boleh terus-menerus dipinggirkan.