Hampir setahun sejak Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diperkenalkan, banyak pengurus koperasi desa masih berada dalam situasi serba gamang. Struktur organisasi telah dibentuk, administrasi berjalan, rapat demi rapat digelar, bahkan sebagian sudah membangun gudang dan gerai. Namun ketika sampai pada pertanyaan paling mendasar—usaha apa yang akan dijalankan dan bagaimana memulainya—tak sedikit yang masih kebingungan.

Kegamangan ini bukan tanpa sebab. Sebagian pengurus merasa belum memiliki rujukan bisnis yang jelas. Sebagian lainnya khawatir melangkah terlalu jauh tanpa kepastian pasar. Akibatnya, koperasi yang diharapkan menjadi motor ekonomi desa justru tertahan pada fase persiapan yang berkepanjangan.

Ketika Dua Program Besar Belum Bertemu

Di sisi lain, pemerintah justru telah menjalankan program berskala nasional dengan dukungan anggaran besar dan mekanisme yang relatif jelas, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan ekosistem besar yang setiap hari membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan.

Dari beras, sayur, telur, ikan, hingga kebutuhan dapur lainnya, semuanya harus tersedia secara rutin. Artinya, pasar sudah ada. Sistem sudah berjalan. Anggaran pun telah disiapkan negara.

Ironisnya, dua program besar ini—KDMP dan MBG—seolah berjalan di jalur masing-masing. Padahal, jika disinergikan, keduanya bisa saling menguatkan.

Sinyal dari Pemerintah Pusat

Harapan akan sinergi ini sejatinya bukan tanpa dasar. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, saat berdialog dengan para kepala desa di Boyolali pada Selasa, 13 Januari 2026, secara terbuka menyampaikan bahwa keterlibatan desa—termasuk koperasi desa dan Bumdes—dalam ekosistem program MBG memang tengah disiapkan pemerintah pusat.

Lebih dari itu, Yandri menegaskan bahwa sinergi tersebut tidak akan berhenti pada sekadar imbauan, melainkan akan dituangkan dalam regulasi resmi agar memiliki kepastian hukum dan arah pelaksanaan yang jelas. Pernyataan ini menjadi sinyal penting bahwa pemerintah melihat peran desa bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai bagian inti dari keberhasilan program nasional.

Peluang Nyata Bagi KDMP

Di sinilah sesungguhnya peluang besar KDMP berada. Koperasi desa dapat mengambil peran strategis sebagai pengumpul dan penyalur hasil pertanian warga, penyedia bahan pangan untuk dapur MBG, pengelola distribusi tingkat desa, sekaligus penggerak ekonomi lokal.

Dengan skema seperti ini, KDMP tidak lagi harus mencari-cari bentuk usaha. Pasar sudah tersedia, kebutuhannya jelas, dan keberlanjutannya relatif terjamin.

Lebih jauh, kolaborasi ini akan menciptakan efek berantai: petani memiliki kepastian serapan, warga desa memperoleh lapangan kerja, perputaran uang terjadi di desa, dan program MBG berjalan lebih efisien karena melibatkan struktur lokal.

Persoalannya kini bukan pada kurangnya peluang, melainkan pada keberanian untuk membaca dan menindaklanjuti peluang tersebut. Jika KDMP terus menunggu konsep ideal tanpa langkah konkret, maka momentum besar ini bisa terlewat begitu saja.

Sebaliknya, jika sinergi dengan MBG segera diwujudkan—sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat—KDMP justru dapat menemukan identitas bisnisnya secara alami, tumbuh dari kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar desain di atas kertas.

Pada titik inilah KDMP berada di persimpangan penting: tetap gamang dalam ketidakpastian, atau melangkah maju dengan memanfaatkan peluang yang sudah terbuka lebar.

Karena pada akhirnya, keberhasilan pembangunan desa tidak ditentukan oleh banyaknya program, melainkan oleh kemampuan menyambungkan kebijakan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Dan hari ini, kebutuhan itu sudah sangat jelas ada di depan mata.