Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kritik terkait pengelolaan Dana Desa dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Danantara, Jumat (13/2/2026). Presiden menilai banyak Dana Desa yang tidak tersalurkan kepada rakyat selama satu dekade terakhir.

Pernyataan tersebut langsung memantik diskusi, khususnya di kalangan pemerintahan desa. Di satu sisi, kritik ini menegaskan pentingnya evaluasi dan penegakan tata kelola. Namun di sisi lain, data capaian nasional menunjukkan Dana Desa juga menjadi salah satu instrumen utama pembangunan desa dalam 10 tahun terakhir.

Triliunan Rupiah Mengalir ke Desa

Sejak mulai dikucurkan pada 2015 hingga 2025, Dana Desa yang disalurkan pemerintah pusat mencapai sekitar Rp680 triliun. Dana tersebut dikelola langsung oleh pemerintah desa untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan sosial, serta program pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan Dana Desa dirancang untuk memperkuat peran desa sebagai subjek pembangunan dan memperkecil kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Infrastruktur Desa Tumbuh Pesat

Dalam satu dekade terakhir, Dana Desa telah menghasilkan pembangunan infrastruktur dengan skala nasional. Capaian tersebut meliputi: 326.883 kilometer jalan desa, 1.722 kilometer jembatan desa, 164.514 unit sarana air bersih, 45.592 kilometer drainase, 5.097 kilometer jaringan irigasi, 445.487 unit MCK, 82.956 gedung PAUD, 34.834 unit Polindes dan Poskesdes

Keberadaan infrastruktur ini berkontribusi langsung pada peningkatan akses ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan masyarakat desa.

Desa Mandiri

Dampak Dana Desa juga tercermin dari perubahan status desa. Pada 2016, jumlah desa berstatus mandiri baru mencapai 174 desa. Pada 2024, jumlah tersebut meningkat tajam menjadi 17.203 desa mandiri.

Sebaliknya, jumlah desa tertinggal menurun dari 33.592 desa menjadi sekitar 6.100 desa.

Perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas desa dalam mengelola pembangunan dan pelayanan dasar bagi warganya.

Dorong Ekonomi dan Tekan Kemiskinan

Selain pembangunan fisik, Dana Desa turut menggerakkan ekonomi lokal melalui program Padat Karya Tunai Desa, yang melibatkan lebih dari 10 juta tenaga kerja desa.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa pada periode 2020–2024 juga telah menyalurkan sekitar Rp 90,9 triliun kepada 5,05 juta keluarga penerima manfaat.

Dalam periode yang sama, tingkat kemiskinan di perdesaan tercatat menurun dari 14,21 persen pada 2015 menjadi 11,79 persen pada 2024.

Capaian angka-angka di atas menunjukkan bahwa peran Dana Desa dalam 10 tahun terakhir sangat signifikan dalam mengubah wajah desa dan masyarakatnya ke arah yang jauh lebih baik dari era sebelumnya. 

Evaluasi Tanpa Mengabaikan Capaian

Kasus penyimpangan Dana Desa memang terjadi di sejumlah wilayah dan menjadi dasar kritik Presiden. Namun, data menunjukkan bahwa secara agregat Dana Desa telah memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Karena itu, tantangan ke depan bukan sekadar mempertanyakan keberadaan Dana Desa, melainkan memperkuat pengawasan, meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat desa dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Kritik Presiden menjadi momentum penting untuk membenahi tata kelola Dana Desa agar lebih akuntabel dan tepat sasaran. Pada saat yang sama, capaian besar Dana Desa selama satu dekade terakhir juga perlu ditempatkan secara proporsional dalam diskursus kebijakan publik.

Pembangunan desa bukan hanya soal besaran anggaran, melainkan tentang keberlanjutan, keadilan, dan masa depan Indonesia yang dibangun dari desa.