Di berbagai daerah, bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai berdiri dengan tampilan yang mencolok—gerai baru, gudang, hingga sarana operasional yang tampak modern. Program ini dipromosikan sebagai lompatan besar untuk menggerakkan ekonomi desa dan memperpendek rantai distribusi pangan.

Namun di balik pembangunan yang tampak megah itu, tersimpan sebuah skema pembiayaan raksasa: pinjaman sekitar Rp 200 triliun dari bank-bank Himbara yang disalurkan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai pelaksana pembangunan.

Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan bahwa perusahaan memang memperoleh pembiayaan besar dari bank-bank milik negara.

“Agrinas telah mendapatkan kucuran dana Rp 200 triliun dari bank anggota Himbara,” ujar Joao dalam keterangan yang dikutip Tempo (25/2). 

Ia juga menjelaskan bahwa sebagian dana tersebut sudah mulai digunakan. Hingga tahap awal pelaksanaan program, sekitar Rp 90 triliun telah dicairkan dari total plafon pembiayaan yang disediakan. 

Dana itu digunakan untuk pembangunan gerai koperasi desa, fasilitas pergudangan, sarana operasional, hingga dukungan logistik yang menjadi bagian dari ekosistem KDKMP. Termasuk di dalamnya pembelian 105 ribu unit mobil dari India untuk operasional KDKMP. 

Cicilan 6 Tahun

Skema pembiayaan tersebut berbentuk pinjaman perbankan dengan tenor maksimal 72 bulan atau enam tahun. Artinya, pembangunan koperasi yang saat ini sedang berlangsung akan diikuti kewajiban pembayaran cicilan dalam jangka waktu tersebut.

Dalam periode itulah keberhasilan program akan diuji: apakah koperasi mampu menghasilkan keuntungan yang cukup signifikan, atau sebaliknya. 

Dana Desa untuk Pengembalian

Bagian paling krusial dari skema ini terletak pada mekanisme pengembaliannya. Dalam desain kebijakan yang berlaku, pengembalian pinjaman tersebut akan sepenuhnya menggunakan Dana Desa melalui mekanisme pengalihan atau pemotongan (intercept).

Dengan kata lain, kini Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembangunan desa, tetapi juga menjadi sumber pembayaran pinjaman program ini.

Secara agregat nasional, cicilan diperkirakan dapat mencapai lebih dari Rp40 triliun  setiap tahun selama masa tenor enam tahun tersebut.

Pertaruhan Fiskal Desa

Selama ini Dana Desa dikenal sebagai instrumen pembangunan berbasis kebutuhan lokal: pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga program sosial di tingkat desa. Dengan skema pembiayaan KDKMP, fungsi itu mengalami perluasan yang signifikan. Di sisi lain, ruang fiskal desa menjadi sangat sempit. 

Desa bukan hanya menjadi lokasi pembangunan koperasi, tetapi juga menjadi bagian dari struktur penjaminan fiskal program nasional.

Jika koperasi berkembang sehat dan menghasilkan keuntungan, desa dan masyarakat akan mendapatkan kemanfaatan nyata. Namun jika tidak, Dana Desa berpotensi menjadi bantalan utama pembayaran cicilan selama enam tahun ke depan. 

Pada akhirnya, bukan hanya bangunan koperasi yang sedang diuji keberhasilannya, tetapi juga apakah dalam enam tahun ke depan ekonomi desa benar-benar mampu menanggung beban yang kini ikut dititipkan pada Dana Desa.