Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari niat besar: memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia di masa depan. Dengan anggaran yang sangat besar dan jangkauan yang luas, program ini digadang-gadang menjadi salah satu kebijakan sosial paling ambisius dalam sejarah Indonesia. Namun ketika kebijakan besar itu menyentuh lapangan, terutama di desa-desa, muncul pertanyaan penting: apakah formatnya sudah benar-benar tepat untuk mencapai tujuan yang diharapkan?

MBG pada dasarnya merupakan program yang layak didukung. Memberikan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah tentu membawa manfaat bagi kesehatan dan konsentrasi belajar. Di banyak negara, program makan di sekolah juga terbukti membantu meningkatkan kehadiran siswa serta memperbaiki kualitas pembelajaran.

Namun jika tujuan yang lebih besar adalah menekan angka Stunting, pendekatan berbasis siswa sekolah perlu dipikirkan kembali. Stunting terutama dipengaruhi oleh kondisi gizi pada masa 1.000 hari pertama kehidupan, yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Pada fase inilah perkembangan fisik dan otak anak berlangsung paling pesat.

Karena itu, intervensi yang paling efektif untuk mencegah stunting justru berada pada kelompok ibu hamil, bayi, dan balita. Program gizi yang lebih fokus pada kelompok berisiko ini berpotensi memberi dampak yang jauh lebih langsung terhadap penurunan stunting dibandingkan intervensi pada anak yang sudah memasuki usia sekolah.

Selain soal sasaran program, harapan lain dari MBG adalah menggerakkan ekonomi rakyat. Dalam desain awalnya, dapur penyedia makanan—yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)—diharapkan menjadi motor ekonomi lokal. Bahan pangan diharapkan diserap dari petani, pedagang, dan pelaku usaha kecil di sekitar wilayah pelayanan.

Namun dalam praktiknya, dapur berskala besar cenderung memilih membeli bahan pangan dari distributor atau pedagang besar. Alasannya sederhana: harga lebih murah, pasokan lebih stabil, dan volume barang dapat memenuhi kebutuhan ribuan porsi setiap hari. Akibatnya, pedagang kecil di pasar tradisional sulit bersaing.

Kondisi ini menimbulkan ironi. Program yang dirancang untuk menggerakkan ekonomi rakyat berpotensi lebih banyak memberi keuntungan kepada pelaku usaha yang sudah memiliki modal besar. Para pengelola dapur pun kerap berasal dari pengusaha yang telah mapan, karena operasional dapur skala besar membutuhkan investasi yang tidak sedikit.

Di sinilah perspektif desa menjadi penting. Desa memiliki pengetahuan paling dekat mengenai siapa yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi, mulai dari ibu hamil berisiko hingga balita dengan masalah pertumbuhan. Melalui jaringan posyandu, kader kesehatan, dan data keluarga di tingkat desa, program gizi sebenarnya dapat ditargetkan dengan jauh lebih presisi.

Lebih dari itu, desa juga memiliki instrumen ekonomi yang seharusnya dilibatkan secara nyata. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), misalnya, dapat berperan sebagai penghubung antara dapur program dengan petani, peternak, dan pelaku usaha kecil di desa. Melalui lembaga-lembaga ini, rantai pasok pangan dapat dikelola secara lebih adil dan memberi manfaat langsung bagi ekonomi lokal.

Sayangnya, keterlibatan lembaga desa seperti BUMDes dan KDMP sering kali masih berhenti pada tingkat wacana. Padahal jika dirancang dengan serius, kedua institusi ini dapat menjadi tulang punggung distribusi bahan pangan bagi program MBG di banyak wilayah.

Besarnya anggaran MBG juga membuka ruang refleksi kebijakan yang penting. Jika anggaran program ini mencapai sekitar Rp335 triliun per tahun, menarik untuk membayangkan alternatif pemanfaatannya. Dengan jumlah keluarga miskin sekitar 4,9 juta keluarga, dana sebesar itu setara dengan sekitar Rp68 juta per keluarga per tahun.

Jumlah tersebut tentu bukan angka kecil. Dengan dukungan sebesar itu, sebuah keluarga miskin secara teoritis dapat memenuhi berbagai kebutuhan dasar: mulai dari pangan bergizi, biaya pendidikan anak, layanan kesehatan, hingga perbaikan tempat tinggal atau modal usaha kecil. Simulasi ini bukan untuk menolak program MBG, melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap kebijakan besar harus dirancang dengan sangat hati-hati agar benar-benar memberi dampak maksimal bagi masyarakat.

Karena itu, yang dibutuhkan bukanlah menolak program MBG, melainkan menata ulang format pelaksanaannya. Program yang besar memerlukan desain yang cermat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan.

Pelibatan desa, BUMDes, dan KDMP harus menjadi bagian nyata dari implementasi program, bukan sekadar jargon dalam dokumen kebijakan. Tanpa pengawalan yang serius di lapangan, tujuan untuk memperkuat gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat berisiko hanya menjadi retorika.

Jika sasaran gizi diperjelas, intervensi difokuskan pada kelompok paling rentan, dan rantai pasok benar-benar berpihak kepada ekonomi lokal, MBG dapat menjadi lebih dari sekadar program makan gratis di sekolah. Ia bisa berkembang menjadi kebijakan yang efektif menurunkan stunting sekaligus memperkuat ekonomi rakyat dari desa. Pada akhirnya, keberhasilan program sebesar ini tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh keberanian untuk menata ulang arah kebijakannya agar benar-benar bekerja bagi masyarakat.