PURWOREJO — Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, bersiap menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak pada 2027. Sebanyak 340 desa direncanakan mengikuti pemilihan kepala desa, menjadikan Purworejo salah satu daerah dengan skala penyelenggaraan Pilkades terbesar di Indonesia.

Selain pemilihan serentak, terdapat tiga desa yang dijadwalkan melaksanakan Pilkades melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW). Dengan demikian, total terdapat 343 desa yang masuk dalam agenda Pilkades di Kabupaten Purworejo.

Rencana tersebut menjadi perhatian karena jumlah desa yang mengikuti Pilkades Serentak di Purworejo lebih besar daripada sejumlah kabupaten lain yang juga mempersiapkan pemilihan kepala desa pada 2027.

Informasi mengenai agenda tersebut disampaikan melalui pemberitaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo dalam rangka persiapan Pilkades Serentak 2026–2027.

Melampaui Sejumlah Kabupaten Besar

Perbandingan dengan sejumlah daerah lain menunjukkan besarnya skala penyelenggaraan Pilkades di Purworejo.

Kabupaten Bogor, Jawa Barat, misalnya, memiliki rencana Pilkades yang mencakup 292 desa. Sementara itu, Banyumas, Jawa Tengah, menyiapkan pemilihan di 259 desa. Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, merencanakan Pilkades di 258 desa, sedangkan Sumenep, Jawa Timur, sebanyak 246 desa.

Jika dibandingkan dengan Bogor, Purworejo memiliki selisih 48 desa. Sementara dibandingkan dengan Banyumas, selisihnya mencapai 81 desa.

Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa Purworejo menghadapi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dalam skala yang sangat besar.

Meski demikian, data tersebut belum menjadi dasar yang cukup untuk menetapkan Purworejo sebagai pemegang rekor nasional. Kepastian itu memerlukan perbandingan menyeluruh terhadap seluruh kabupaten yang menyelenggarakan Pilkades pada 2027.

Bukan Sekadar Persoalan Jumlah Desa

Penyelenggaraan Pilkades di ratusan desa menghadirkan tantangan administratif, anggaran, keamanan, dan sosial yang tidak ringan.

Pemerintah kabupaten harus memastikan tahapan pemilihan berjalan sesuai peraturan, mulai dari pembentukan panitia, penjaringan calon, pemutakhiran daftar pemilih, pemungutan suara, hingga penetapan kepala desa terpilih.

Koordinasi lintas sektor menjadi penting untuk menjaga agar seluruh tahapan berlangsung tertib. Persiapan juga perlu mencakup pengamanan, penyediaan anggaran, netralitas penyelenggara, serta mekanisme penyelesaian perselisihan.

Tantangan lainnya adalah menjaga hubungan sosial masyarakat setelah pemilihan. Dalam kehidupan desa, perbedaan pilihan kerap melibatkan hubungan kekerabatan, pertemanan, dan kedekatan antartetangga.

Karena itu, keberhasilan Pilkades tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemungutan suara. Proses yang jujur, adil, transparan, dan dapat diterima masyarakat juga menjadi bagian penting dari kualitas demokrasi desa.

Tiga Desa Menggelar Pemilihan Antarwaktu

Selain 340 desa yang masuk dalam rencana Pilkades Serentak reguler, terdapat tiga desa yang dijadwalkan melaksanakan Pilkades Antarwaktu.

Ketiganya adalah Desa Tanjungrejo di Kecamatan Bayan, Desa Tlogoguwo di Kecamatan Kaligesing, dan Desa Kemanukan di Kecamatan Bagelen.

Pilkades Antarwaktu memiliki mekanisme berbeda dari pemilihan kepala desa secara serentak. Oleh sebab itu, ketiga desa tersebut perlu dihitung secara terpisah ketika membandingkan jumlah penyelenggara Pilkades Serentak antarkabupaten.

Dengan pemisahan tersebut, angka yang relevan untuk perbandingan nasional adalah 340 desa. Sementara itu, angka 343 desa menggambarkan keseluruhan desa yang masuk dalam agenda Pilkades di Purworejo, termasuk tiga desa penyelenggara PAW.

Menanti Rekor Nasional

Besarnya jumlah desa penyelenggara Pilkades membuat Purworejo berpeluang menempati posisi penting dalam peta demokrasi desa nasional pada 2027.

Namun, penetapan rekor memerlukan data pembanding yang lengkap. Seluruh kabupaten yang merencanakan Pilkades pada tahun yang sama perlu diperiksa, termasuk kepastian jumlah desa, jadwal pelaksanaan, dan status keputusan pemerintah daerah.

Angka yang besar juga tidak boleh membuat aspek kualitas demokrasi terabaikan. Transparansi tahapan, kepastian hukum, pengawasan, serta penyelesaian perselisihan harus mendapat perhatian yang sama besarnya dengan persiapan teknis.

Pada akhirnya, Pilkades Serentak Purworejo 2027 bukan hanya tentang berapa banyak desa yang menyelenggarakan pemilihan. Agenda tersebut juga menjadi ujian bagi kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga demokrasi lokal tetap tertib, damai, dan berintegritas.

Jika seluruh rencana berjalan sesuai ketentuan, penyelenggaraan di 340 desa akan menjadi salah satu agenda Pilkades berskala besar yang patut dicermati secara nasional.