Salah satu program unggulan Presiden Prabowo adalah pendirian Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KDMP dan KKMP). Harapannya, koperasi tersebut menjadi soko guru perekonomian masyarakat di desa maupun di kota sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Meski 80 ribu lebih KDMP dan KKMP telah dilaunching kelembagaannya di Klaten pada tanggal 21 Juli 2025 lalu oleh Presiden, sampai saat ini mayoritas belum bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hanya sebagian kecil saja yang sudah beroperasi. Permasalahan terbesar yang dihadapi oleh koperasi tersebut adalah soal ketersediaan modal. Mereka belum memiliki modal untuk beroperasi.

Lalu bagaimana sebenarnya koperasi bisa mendapatkan modal ?.  Permodalan koperasi diatur dalam pasal 41 sampai pasal 43 UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Ringkasannya adalah sebagai berikut: 

Sumber Modal Koperasi 

Modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. 

Modal Sendiri, adalah modal yang berasal  dalam / internal koperasi yang meliputi :

• Simpanan Pokok, adalah simpanan yang dibayar sekali pada saat masuk menjadi anggota, jumlahnya sama untuk semua anggota dan disepakati dalam rapat anggota serta diatur dalam AD / ART koperasi.
• Simpanan Wajib, adalah simpanan yang dibayar secara periodik oleh setiap anggota, jumlahnya disepakati dalam rapat  anggota dan diatur dalam  AD/ART.
• Dana Cadangan, adalah dana yang berasal dari penyisihan sisa hasil usaha (SHU) untuk menutup kerugian koperasi dan menambah modal. Besarannya juga disepakati dalam rapat anggota dan diatur dalam AD / ART
• Hibah, adalah bantuan atau sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat dengan besaran yang tidak diatur secara detail.

Modal Pinjaman, adalah modal yang berasal dari luar / eksternal koperasi, yang terdiri dari : 

• Pinjaman dari anggota → misalnya simpanan sukarela yang sifatnya pinjaman.
• Pinjaman dari koperasi lain dan/atau anggotanya.
• Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Dalam konteks KDMP / KKMP, pemerintah akan memberikan pinjaman melalui bank pemerintah yang tergabung dalam Himbara.
• Penerbitan obligasi dan surat berharga lainnya.
• Sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Modal

Modal sendiri menjadi dasar kekuatan ekonomi koperasi. Modal pinjaman digunakan jika modal sendiri belum mencukupi untuk pengembangan usaha. Penggunaan modal harus sesuai keputusan rapat anggota dan peraturan yang berlaku.