Pemerintah Desa Krandegan terus berkomitmen dalam mendukung sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian desa. Salah satu langkah penting yang sedang dilakukan saat ini adalah pembaruan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi bagi para petani, khususnya untuk perencanaan tahun 2026. Data tersebut nantinya dikirim ke pemerintah pusat melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Purworejo.

Apa itu RDKK?

RDKK merupakan dokumen resmi yang memuat data kebutuhan pupuk bersubsidi bagi setiap petani anggota kelompok tani. Data ini menjadi dasar penyaluran pupuk bersubsidi dari pemerintah, sehingga penyusunannya harus akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Dengan adanya update data RDKK, diharapkan distribusi pupuk bersubsidi menjadi lebih tepat sasaran, sesuai dengan luas lahan, jenis tanaman, serta kebutuhan masing-masing petani.

Pentingnya Update Data RDKK

Pembaruan data RDKK dilakukan untuk :

1. Menyesuaikan luas lahan: Petani yang menambah atau mengurangi lahan pertaniannya perlu melakukan pembaruan data.
2. Menjamin ketersediaan pupuk: Agar tidak ada petani yang kekurangan pupuk pada musim tanam mendatang.
3. Menghindari penyalahgunaan: Data yang valid akan memperkecil peluang terjadinya penyaluran pupuk yang tidak sesuai sasaran.
4. Mendukung ketahanan pangan desa: Dengan pupuk yang mencukupi, produktivitas pertanian dapat lebih optimal.

Peran Kelompok Tani dan Pemerintah Desa

Proses update data RDKK dilakukan melalui kelompok tani masing-masing. Petani wajib melaporkan data terbaru terkait identitas, luas lahan, dan komoditas yang ditanam. Selanjutnya, ketua kelompok tani akan mengompilasi data tersebut untuk kemudian diverifikasi oleh penyuluh pertanian dan pemerintah desa.

Pemerintah Desa Krandegan bersama penyuluh pertanian kecamatan akan terus mendampingi agar proses pembaruan data berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

Harapan untuk Petani

Kepala Desa Krandegan, Dwinanto, menyampaikan bahwa seluruh petani diharapkan aktif dalam memberikan data terbaru kepada pengurus kelompok tani. “RDKK yang valid akan memastikan hak petani terhadap pupuk bersubsidi terpenuhi dengan baik. Mari kita bersama-sama mendukung program ini demi keberhasilan pertanian di desa kita,” ujarnya.

Para petani diminta mengumpulkan fotocopy KTP dan SPPT tanah yang digarap dan membutuhkan pupuk bersubsidi. Berkas tersebut dikumpulkan kepada ketua / pengurus kelompok tani masing-masing selambatnya tanggal 1 Oktober 2025. “Masing – masing SPPT diberi keterangan untuk apa fungsi lahannya, apakah tanaman padi, atau lainnya” kata Dwinanto.

Adapun kuota pupuk subsidi yang diberikan oleh pemerintah adalah Urea sejumlah 225 kilogram / hektar, dan Phonska sejumlah 250 kilogram / hektar.